Birokrasi di Indonesia dan di Berbagai Negara
- I. Latar belakang
I.I Pengertian
Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarchi yang jelas, dilakukan dengan aturan yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.
Negara (State) adalah institusi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengatur masyarakat dimana didalamnya juga terdiri dari bagian-bagian kecil yang menjadi objek yang di perintahkan. Bagian kecil itu di anggap telah menyerahkan kekuasaannya secara sukarela maupun karena hukum untuk mengambil keputusan
I.2 Birokrasi dan Negara
Pendalaman mengenai negara ini penting untuk di jelaskan dalam hubungannya dengan birokrasi di sebabkan dua hal yaitu :
- Semua birokrasi dalam pengertian publik erat hubungannya dengan negara, karena keberadaan dan arah birokrasi di asumsikan selalu mengikuti arah kebijakan dan arah politik negara
- Negara adalah rumah utama dari birokrasi dalam ranah publik. Begitu negara berdiri secara legal formal, maka birokrasi baru bekerja sesudah kelahirannya. Birokrasi adalah alat negara dan pemerintahan dalam berbagai manajemen pemerintahan.
2. Birokrasi di Indonesia
Birokrasi di Indonesia menurut Karl D Jackson merupakan bureaucratic polity. Model ini merupakan birokrasi dimana negara menjadi akumulasi dari kekuasaan dan menyingkirkan peran masyarakat dari politik dan pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi Parkinson dan Orwel. Hal ini disampaikan oleh Hans Dieter Evers. Birokrasi Parkinson merujuk pada pertumbuhan jumlah anggota serta pemekaran structural dalam birokrasi yang tidak terkendali. Birokrasi Orwel merujuk pada pola birokratisasi yang merupakan proses perluasan kekuasaan pemerintah yang dimaksudkan sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, politik dan social dengan menggunakan regulasi yang bila perlu ada suatu pemaksaan.
Dari model yang diutarakan di atas dapat dikatakan bahwa birokrasi yang berkembang di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit-belit, tidak efisein dan mempunyai pegawai birokrat yang makin membengkak.
telah menciptakan birokrasi patrimonial. Birokrasi ini mendasarkan pada hubungan bapak buah dengan anak buah (patron client) sehingga segala yang dikerjakan bawahan hendaknya harus sesuia dnegan keinginan atasan. Hal ini menimbulkan bawahan selalu tergantung pada atasan. Budaya patronase menimbulkan rasa ewuh pakewuh yang berlebihan terhadap atasan.
Birokrasi di zaman orde baru ditandai dengan beberapa ciri-ciri seperti pegawai negeri yang menjadi pengurus partai selain Golkar, maka dia akan tersingkirkan dari jajaran birokrasi. Selain itu, orang atau sekelompok orang yang tidak berpihak pada Golkar, maka bisa dipastikan akan mendapat perlakuan diskriminatif dalam birokrasi. Jika suatu wilayah tidak merupakan basis Golkar, maka pembangunan akan sangat tertinggal karena pemerintah lebih mengutamakan daerah yang merupakan basis Golkar. Keberpihakan birokrasi terhadap suatu partai, tentu saja dalam hal ini Golkar, akan mengurangi profesionalisme dari birokrasi tersebut. Dalam zaman orde baru juga ada suatu kebijakan yang disebut zero economi growth. ( teori yang menyatakan bahwa perekonomian suatu bangsa tidak perlu tumbuh, karena pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru dapat menimbulkan efek yang merusak kesejahteraan bangsa tersebutb) Adanya kebijakan zero economi growth yang menyebabkan jumlah anggota birokrasi makin membengkak. Hal ini menjadikan birokrasi tidak efisien karena jumlah pekerja dengan pekerjaannya tidak sebanding.
3. Perbandingan birokrasi di berbagai negara
Dalam kaitan birokrasi di berbagai negara di bagi manjadi 3 yaitu:
- birokrasi di negara dunia pertama
- birokrasi di negara dunia kedua, dan
- birokrasi di negara dunia ketiga
3.I Birokrasi di Negara Dunia Pertama
Negara-negara di dunia pertama yaitu AS, Inggris, dan jepang. Sebagai negara adidaya yang berkuasa di dunia, Amerika Serikat sangatlah dihormati oleh negara-negara lainnya. Namun seperti halnya para penguasa yang banyak dipuja-puja, di balik semua itu berbagai bahaya mengancam keselamatan sang penguasa.
Sebagai sebuah negara demokrasi, Jepang tergolong ”tidak normal” karena jalannya proses politik jarang disorot dan mendapat perhatian dari masyarakat umum. Sedangkan di negara demokrasi pada umumnya, isu publik yang penting akan dibahas secara gencar di berbagai media. Sebuah keputusan kebijakan dibuat melalui proses yang panjang dan menghabiskan banyak waktu, termasuk proses dalam konsultasi dan negosiasi antara agen-agen pemerintah dengan kelompok kepentingan terkait. Dalam beberapa kasus, dialog politik yang terangkat ke publik dimana dalam prosesnya mengalami kegagalan dalam pembangunan konsensus, dapat memunculkan debat dan demonstrasi massa yang berujung pada aksi kekerasan / anarkis. Oleh karena itulah, di Jepang jarang terjadi aksi demo massa dan aksi anarkis karena proses politik jarang diekspos.
Suatu kebijakan dibuat di dalam konteks otoritas birokrasi. Sebelum proposal suatu kebijakan disampaikan ke Diet, draft kebijakan dasar telah dikompromisasikan melalui proses negosiasi dengan kementrian lain terkait, politisi partai yang berpengaruh, anggota diet serta kepentingan-kepentingan pihak lain di luar pemerintah yang memiliki akses terhadap kebijakan tersebut.
Power dari birokrasi Jepang cukup kuat, sehingga disebutkan bahwa birokrat Jepang lebih berpengaruh daripada birokrat dalam sistem diktator sekalipun. Kekuatan birokrasi dilihat dalam proporsi dimana terdapat kelemahan dalam partai dan lembaga legislatif. Adanya perubahan di tingkat kementrian justru membuat birokrat dapat membangun kekuatan organisasi. Disebutkan pula bahwa birokrasi Jepang bisa mempertahankan netralitasnya walaupun terjadi pergantian kabinet, sehingga birokrasi dapat mendukung political stability serta tidak menimbulkan guncangan politik.
Kekuatan birokrasi di Jepang ini merupakan produk dari gaya politik dan tradisi yang telah berjalan lama dan panjang. Dilihat ketika birokrasi sebagai sebuah institusi, pada dasarnya tidak terlalu terpengaruh dampak perang dunia II dan masa okupasi dari Amerika. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada saat itu, campur tangan langsung dari Amerika pada birokrasi sangat sedikit. Yang unik dan menarik dari birokrasi di Jepang adalah terdapat birokrat pemerintah nasional yang dapat ”dipinjamkan” kepada pemerintah lokal yang dapat memberi kesempatan untuk bertukar pengalaman dan menjaga hubungan antara dua level pemerintah ini.
3.2 Birokrasi di Negara Dunia Kedua
Perbedaan administrsi kunci dalam dunia komunis dari dunia pertama yaitu:
- Masalah skala mesin administratif diperluas ke dalam masyarakat di barat.
- Sementara dunia pertama melihat birokrasi dari politik, dalam dunia komunis
birokrasi dipolitikisasi.
Contoh, di Rusia Teori yang paling memadai untuk menganalisis kecenderungan rejim stalinis adalah teori kapitalisme negara atau teori kapitalisme birokrasi. Hal ini diperkuat dengan kondisi global waktu itu dimana peranan negara dalam ekonomi menjadi semakin penting pada abad XX.
Menurut Julian ada beberapa faktor struktural yang mempengaruhi perkembangan sistem ekonomi dunia.
- Depresi tahun 1930-an sangat mengejutkan para kapitalis sehingga mereka tertarik oleh teori-teori Keynesian yang mengusulkan intervensi negara di dunia usaha.
- Terjadi konflik-konflik militer yang amat besar, bukan hanya berbentuk perang biasa tetapi juga “perang dingin” yang berkaitan dengan produksi senjata nuklir berskala besar.
- Negeri-negeri dunia ketiga yang melepaskan penjajahan barat sering harus melibatkan aparatus negara dalam perekonomian karena kelas kapitalis setempat agak lemah dan negara-negara ini sering belajar dari model Soviet. Sehingga dia mencatat kecenderungan kapitalis negara di hampir seluruh dunia, walau bentuknya bermacam-macam; dan fenomena ini sering disalahartikan sebagai perkembangan “sosialis”.
Kapitalis birokrat bukanlah kelas kapitalis murni. Cara kelompok ini mengakumulasi modal bersandar pada pengambilalihan wewenang dan sumber daya yang dimiliki negara. Pengambilalihan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan sebatas memiliki secara personal dana-dana negara, mengumpulkan komisi dari proyek-proyek negara, atau dengan cara memanipulasi nilai kontrak kerja pembangunan. Sumber daya yang dimiliki kapitalis birokrat bukan modal dalam wujud material melainkan akses ke otoritas politik. Biasanya saham ditanamkan kapitalis birokrat dalam berbagai join venture dengan pemodal swasta sebagai imbalan koneksi ke pusat kekuasaan.
3.3 Birokrasi di Negara Dunia Ketiga
Negara dunia ketiga yaitu negara-negara yang peranan administratif relatif tidak berkembang.Banyak negara ingin melindungi kelompok masyarakat miskinnya, namun merupakan mitos jika dianggap regulasi birokratis dan ruwet bisa mencapai tujuan itu.
Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, semua negara itu berada dalam daftar 20 negara dengan regulasi bisnis paling simpel. Mereka hanya mengatur yang perlu: seperti melindungi hak milik (property rights) dan menyediakan pelayanan sosial. Mereka sudah menyadari bahwa pekerja, investor, dan bahkan otoritas pajak, semua menghendaki bebas dari birokrasi yang berbelit-belit.
Regulasi yang efisien juga bukan milik kas negara kaya saja. Lituania, Slowakia, Botswana, dan Thailand juga masuk daftar teratas 20 negara dengan birokrasi paling efisien. Laporan Doing Business tahun ini menunjukkan, negara-negara seperti India, Polandia, Slowakia, dan Kolombia juga menemukan caranya sendiri-sendiri untuk menyederhanakan regulasi usaha, memperkuat perlindungan hak milik, atau mempermudah sektor usaha mendapatkan modal.
Proses administratif moderen ke dalam budaya politik tradisional telah menghasilkan birokrasi pada dunia ketiga yang merupakan titik awal tajam.Contoh, ikatan dari kekeluargaan masih bayak terjadi pada masyarakat Afrika.
Daftar pustaka
Anonimous,2004. Memangkas Birokrasi demi Pertumbuhan Ekonomi
http://antikorupsi.org/indo/index2.phpoption=com_content&do_pdf=1&id=1840
http://coneyharseno.multiply.com/journal/item/7
Mas’ud Said, 2009. Birokrasi Di Negara Birokratis. PT UMM PRESS
teguhsantoso06
Teguh Santoso 